MEDIA MANDREHE NIAS

Ya’ahowu Talifusö, Aine Tahaogö Mbanuada: Tanö Niha!

  • Pengesahan Pemekaran Nias

    Rapat Paripurna DPR RI yang diadakan pada Rabu 29 Oktober 2008 mengesahkan pemekaran Nias menjadi Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat.
  • Situs ini telah dikunjungi sebanyak:

    • 57,689 Kali
  • Hari Blogger Nasional

    Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Mohammmad Nuh menetapkan 27 Oktober (Kompas 27/10/2007) sebagai Hari Blogger Nasional. Dan, bagi blogger yang menulis secara kreatif, inovatif, edukatif, dan mencerahkan bagi pembangunan Bangsa Indonesia akan diberikan Blogger Award (lihat www.kompas.com)
  • RENUNGAN

  • Bisa Mengajar, Tidak Bisa Melakukan

    Bapa, Ibu, Saudara, Saudari yang dicintai Tuhan. Terima kasih, Anda meluangkan waktu membaca renungan ini. Adalah lumrah, bagi kita, jika seorang sarjana Teknik Industri lebih mengerti teknik industri, sarjana Kimia lebih tahu kimia, lulusan Kedokteran lebih mengerti bidangnya. Pertanyaannya: apakah orang beriman, Pemimpin Jemaat (Pendeta, Pastor, Biksu, Ustadz) lebih fasih dibidangnya? Atau apakah mereka sungguh berelasi dengan Tuhan? Atau apakah mereka sungguh ahli iman? Atau sungguh melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan? Sejenak kita berkata: “ya, sangat fasih, ya sangat berelasi dengan Tuhan, ya ahli iman, ya sungguh melakukan yang seharusnya mereka lakukan”. Barangkali itu jawaban kita. Dan, memang begitu! Saya bukan menggugat pernyataan ini. Tapi saya percaya bahwa menjadi ahli belum cukup. Lebih mengerti belum cukup. Sebab, pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, kita harus melakukannya, kata Johan Wolfgang von Goethe. Biarpun dia ahli tetapi jika dia tidak pernah mempraktekkan keahliannya, sia-sia saja, tidak ada faedahnya. Saya percaya bahwa ada di antara kita yang pernah membaca kisah orang Samaria yang baik hati (Luk. 10: 25-27). Isinya menarik! Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus: bagaimana memperoleh hidup kekal dan siapa sesama. Apakah Ahli Taurat itu tidak tahu bagaimana memperoleh hidup kekal? Tidak mungkin. Ia pasti tahu. Ingat, dia itu adalah “ahli” Hukum Taurat, ahli hukum Tuhan! Dan, nasehat serta cara memperoleh hidup kekal ada dalam Hukum Taurat! Siapa “sesama” juga pasti ia tahu. Tapi ia pura-pura tidak tahu. Lantas bagaimana reaksi Yesus? Yesus tahu kedegilan hati ahli Taurat itu. Yesus pun coba menyadarkan sang ahli Taurat. Yesus menjawab dengan metafor. Sesama adalah orang yang turun dari Yerikho tapi di tengah jalan dirampok, dipukul hingga terkapar oleh penyamun tetapi kemudian, ditolong oleh seorang Samaria (yang notabene dianggap oleh orang Yahudi sebagai kafir, najis, tidak berguna). Bapa, Ibu, Saudara, Saudari. Sesama adalah semua orang, termasuk orang tertindas, orang hina (seperti orang Samaria). Figur imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang seharusnya cekatan menolong orang yang terkapar itu, tetapi ternyata tidak. Padahal, jabatan keagamaan hampir sama dengan ahli Taurat. Nah, Yesus memakai figur kedua tokoh ini untuk menyindir si ahli Taurat yang bertanya tadi. Seorang Imam tidak tergerak hatinya untuk menolong orang terkapar yang butuh bantuan. Ia lewat begitu saja di samping orang yang membutuhkan bantuannya. Padahal, imam adalah pemimpin jemaat, orang yang mempersembahkan kurban di Bait Allah, “orang suci”, suka berdoa di Bait Allah. Tapi mengapa ia tidak menolong orang yang terkapar di pinggir jalan? Perkaranya sangat mendasar. Ia takut kehilangan waktu, tenaga, uang, materi. Imam itu tidak mau pusing-pusing! Sikap yang tidak beda jauh dari sikap Imam ini adalah sikap seorang Lewi. Ia hanya lewat di samping orang yang butuh bantuannya. Ia tidak tergerak untuk menolongnya. Kita menjadi heran. Orang Lewi adalah orang yang bekerja di Bait Allah, keturunan imam, orang suci, tapi kok tidak mau menolong. Ya, ia tidak mau kehilangan materinya, ia tidak mau pusing-pusing. Coba Anda bayangkan jika semua orang yang lewat akan berlaku demikian. Pasti orang terkapar itu mati konyol! Dalam perikop ini, tokoh ideal adalah orang Samaria. Mengapa? Karena ketika ia melihat seseorang yang terkapar di pinggir jalan lalu hatinya tergerak oleh belaskasihan. Ia tidak hanya iba, tapi melakukan tindakan konkret. Orang yang terkapar itu dinaikkannya ke atas keledai tunggangannya, ia tuntun ke penginapan, ia membersihkan luka dan membalutnya. Tidak hanya itu, ia memberikan uang 2 dinar (upah dua hari bekerja) kepada pemilik penginapan, bahkan kalau kurang ia akan kembali untuk melunasinya. Luar biasa. Tindakan terpuji! Padahal, orang Samaria dipandang oleh orang Yahudi sebagai penjahat, kafir, najis, bukan orang suci. Bapa, Ibu, Saudara, Saudari, dalam hidup sehari-hari kadang kita menganggap diri sebagai orang yang pantas, orang suci. Tetapi pada kenyataannya kita tidak mencintai Tuhan dan sesama dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan segenap akal budi. Ketika kita duduk di posisi yang dianggap terhormat, “suci”, lalu malah kita menjadi lupa diri. Tidak sedikit dari kita yang lebih tahu kesalahan orang lain, lalu merasa bahwa ia itu tidak pantas. Renungan kali ini, saya tutup dengan sebuah cerita. Ketika membaca sebuah buku yang berjudul: “Hidup yang Berbuah”, karya Paulus Winarto, seorang motivator, saya menemukan hal berharga: cerita reflektif! Agus seorang petani yang hidup di sebuah dusun kecil dikenal sebagai orang yang baik, rajin bekerja dan suka menolong. Meski begitu, ia termasuk jemaat yang tidak aktif di gerejanya. Inilah yang membuat sang pendeta agak kecewa. Apalagi setelah ia sendiri mendengar bahwa dalam satu hari, Agus hanya berdoa dua kali. Itupun sebuah doa singkat yang berlangsung tidak lebih dari dua menit. Suatu ketika sang pendeta berbicara dengan Tuhan mengenai kehidupan Agus. “Tuhan, payah sekali ya si Agus itu. Bayangkan Tuhan, Engkau begitu bermurah hati kepadanya. Namun, ia hanya mengingat Engkau dua kali dalam sehari, yakni dalam doa sebelum dia berangkat ke sawah dan doa sebelum ia berangkat tidur,” kata si pendeta. Sambil tersenyum Tuhan menjawab, “Aku ingin memintamu melakukan sesuatu. Besok, pagi-pagi benar, engkau harus keluar dari rumahmu dengan membawa semangkuk penuh susu. Dari pagi hingga sore, engkau harus berkelilinng di desa ini sambil membawa mangkuk tersebut dan jangan sampai ada setetes pun susu yang tumpah dari mangkuk tersebut.” Sang pendeta yang dikenal sangat taat ini pun menyanggupinya. Keesokan harinya, si pendeta melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu, malamnya ia kembali bertemu Tuhan. “Berapa kali sepanjang hari ini engkau mengingat-Ku?” tanya Tuhan. Dengan agak malu-malu, sang pendeta menjawab, “tidak sekali pun, Tuhan. Ampunilah hamba-Mu ini.” Lalu, Tuhan bertanya lagi, “mengapa tidak sekalipun engkau mengingat-Ku hari ini?” Jawab pendeta sambil menangis karena menyesal, “karena aku begitu berkonsentrasi pada pekerjaan yang Engkau perintahkan. Aku menjaga agar jangan sampai setetes susu tumpah dari mangkuk yang penuh itu. Mohon ampunilah hamba-Mu ini, Tuhan.” Dengan senyum penuh kasih, Tuhan menjawab, “itulah yang terjadi jika orang terlalu sibuk memikirkan diri sendiri dan terlalu asyik dalam pekerjaannya. Agus, si petani sederhana itu bekerja keras seharian namun ia masih mengingat Aku dua kali sehari dalam doanya. Bibirnya tidak pernah lupa untuk mengucapkan syukur atas berkat yang telah Kuberikan”. Bapa, Ibu, Saudara, Saudari, semoga kita jangan seperti Imam dan orang Lewi di atas. Mereka hanya bisa mengajar namun tidak mampu melakukan apa yang mereka ajarkan (iso ngajar, ora iso ngelakonin). Semoga kita tidak jatuh seperti sang pendeta yang awalnya merasa lebih benar dibanding si petani miskin. Kepekaan rohani, kerendahan hati, sikap yang mau berkorban dengan tulus, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi itulah yang diharapkan Allah dari kita. Amin. (Oleh Postinus Gulö)
  • Petuah……

    PENGETAHUAN tidaklah cukup, kita harus MENGAMALKANNYA. NIAT tidaklah cukup, kita harus MELAKUKANNYA. (Johan Wolfgang von Goethe) ----------------------------- Kita sulit menggambarkan karakter diri sendiri. Namun, kita mudah menggambarkan karakter orang lain. (Dr. Budi Djatmiko, Ir., Msi) ------------------------------ Tujuan akhir pendidikan adalah untuk memberikan kemampuan yang sangat tinggi dalam membedakan segala sesuatu. Kemampuan ini adalah kekuatan untuk menunjukkan yang baik dan jahat, asli dan palsu, dan untuk lebih menyukai yang baik dan asli dibanding dengan yang buruk dan palsu. (Samuel Johnson) ------------------------------ Tao Te Ching mengatakan bahwa laut merupakan kumpulan air yang terbesar karena kedudukannya lebih rendah daripada yang lain. Semua air mengalir ke laut. Itu merupakan salah satu gagasan tentang kepemimpinan paling cemerlang yang pernah saya dengar. Kemuliaan lautan yaitu kebesarannya, digambarkan sebagi hasil kerendah-hatian atau kerendahannya. Sangat banyak pemimpin, eksekutif, dan manajer yang mengarungi jalan kehidupan mereka dengan kemuliaan, tetapi buta terhadap pentingnya kerendah-hatian saat mereka berhadapan dengan orang lain. ( Tom Morris, Direktur Morris Institute for Human Values dan Guru Besar Emeritus Filsafat Universitas Notre Dame, Amerika Serikat)
  • Life Style Photos

    Trillium Lake Alpine Glow

    Chin Scratching Short-eared Owl

    More Photos

Posisi Daerah dalam Revisi UU 22/1999

Posted by Postinus Gulö on October 16, 2007

Catatan:

Artikel ini seluruhnya diambil dari http://www.bkksi.or.id atau situs Badan Kerja Sama Kabupaten Seluruh Indonesia

Pendahuluan

Beberapa waktu belakangan Otonomi Daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara Pusat dengan Daerah. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Pembahasan tentang Otonomi Daerah semakin meningkat intensitasnya semenjak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.


Namun setelah beberapa bulan pelaksanaan UU 22/1999, wacana Otonomi Daerah berubah menjadi upaya revisi UU 22/1999. Beberapa kalangan mulai menginginkan adanya revisi terhadap UU tersebut. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang “revisi UU 22/1999” menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Bahkan disinyalir ada beberapa pihak yang memberikan komentar atau pendapat tentang revisi UU 22/1999 menurut kepentingannya masing-masing, sehingga pro-kontra terhadap revisi UU 22/1999 semakin meluas.

Semakin gencarnya tuntutan terhadap revisi UU 22/1999 disebabkan oleh adanya anggapan bahwa timbulnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah karena kelemahan dari UU 22/1999. Jika kita mengamati secara obyektif terhadap implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 yang baru berjalan sebelas bulan ini, berbagai permasalahan yang timbul tersebut seharusnya dapat dimaklumi karena masih dalam proses transisi. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut lebih banyak disebabkan karena terbatasnya peraturan pelaksanaan yang bisa dijadikan pedoman dan rambu-rambu bagi implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut. Jadi bukan pada tempatnya jika kita langsung mengkambinghitamkan bahkan memvonis bahwa UU 22/1999 tersebut keliru.

Otonomi Daerah di bawah UU 22/1999

Menurut UU 22/1999, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelengarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung-jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semkain baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari semangat dan prinsip Otonomi Daerah dibawah UU 22/1999 ini dapat dilihat bahwa adanya keinginan untuk mewujudkan kemandirian Daerah dan peningkatan kapasitas Daerah menuju masyarakat yang sejahtera. Melalui kebijakan Otonomi Daerah tersebut juga diharapkan akan dapat ditingkatkan kualitas hubungan antara Pusat dan Daerah. Pemberian kewenangan melalui Otonomi Daerah akan menghilangkan kecemburuan dan dominasi antara Pusat dan Daerah.

Namun demikian implementasi kebijakan Otonomi Daerah di bawah UU 22/1999 yang telah berjalan selama lebih kurang sebelas bulan tidak dapat dipungkiri juga telah menimbulkan beberapa permasalahan. Berbagai permasalahan tersebut perlu disikapi dengan pikiran yang jernih sehingga tidak timbul adanya sikap penolakan atau pembelaan yang membabi buta. Permasalahan tersebut harus dikaji secara komprehensif dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk ditemukan akar permasalahannya sehingga akhirnya bisa didapatkan solusi yang tepat.

Fenomena Implementasi UU 22/1999

Implementasi UU 22/1999 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 disambut dengan sikap yang beragam. Daerah menyambut gembira dengan harapan kebijakan Otonomi Daerah di bawah UU 22/1999 membawa perubahan yang berarti bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan hubungan antara Pusat dengan Daerah. Sedangkan di kalangan dunia usaha muncul kecemasan terhadap kemungkinan hambatan pengembangan usaha di daerah. Di pihak lain muncuk kecemasan akan lahirnya raja-raja kecil di daerah serta pemindahan praktek KKN ke daerah. Semuanya itu adalah hal yang mungkin saja terjadi jika implementasi UU 22/1999 tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang memadai serta tidak diikuti oleh proses pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Beberapa hal menonjol dalam pelaksanaan UU 22/1999 yang menjadi sorotan belakangan ini antara lain :

  • Tarik ulur kewenangan. Diantara kewenangan Daerah yang telah diatur dengan UU 22/1999 dan PP 25/2000, ditarik kembali menjadi kewenangan pusat seperti kewenangan di bidang pertanahan yang ditarik kembali dengan Kepres 10/2001.
  • Hubungan Bupati/Walikota dengan Gubernur. Penafsiran yang kurang tepat tentang hubungan antara Bupati/ Walikota dengan Gubernur menyebabkan kurang harmonisnya hubungan di antaranya.
  • Penafsiran otonomi daerah yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan timbulnya beberapa kebijakan Daerah yang dianggap sudah menyimpang dari semangat otonomi daerah.
  • Kontroversi Peraturan Daerah yang memberatkan kalangan dunia usaha. Upaya sebagian Daerah dalam meningkatkan PAD ternyata menimbulkan masalah bagi kalangan pelaku ekonomi.

Berdasarkan pengamatan sementara terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam implementasi UU 22/1999 diperkirakan sebagai pemicu timbulnya antara lain :

  • Kurang memadainya peraturan pelaksanaan dari UU tersebut sehingga terjadi berbagai penafsiran yang berbeda dalam implementasinya.
  • Kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 kepada seluruh komponen bangsa dan lapisan masyarakat.
  • Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.

Revisi UU 22/1999

Beberapa bulan terakhir “revisi UU 22/1999” menjadi term yang disikapi dalam dua kutub, yaitu kutub pertama sebagai kutub yang berjuang untuk melaksanakan revisi terhadap UU 22/1999, sedangkan kutub yang lainnya boleh dikatakan alergi terhadap revisi UU 22/1999 tersebut. Sehingga hal ini sering menjadi polemik antara pro dan kontra dengan revisi tetrhadap UU 22/1999. Dalam berbagai kesempatan kedua kutub melontarkan pernyataan dan sikapnya. Hal ini akan bertambah hangat jika ada para pakar yang ikut memberikan penilaian atau dukungan terhadap salah satu kelompok.

Jika kita perhatikan urutan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia , maka Undang-Undang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Semenjak Sidang Umum MPR 1999 sampai sekarang UUD 1945 sudah mengalami dua kali amandemen. Hal ini berarti UUD 1945 sebagai konstitusi bukanlah sesuatu yang sakral , namun juga tidak terlalu profan untuk diamandemen. Jadi UUD 1945 sebagai konstitusi negara berada di antara kutub sakral dan profan sehingga masih mungkin untuk diamandemen, tetapi juga harus memperhatikan syarat-syarat, kondisi dan pertimbangan tertentu.

Memperhatikan kondisi tersebut, Undang-Undang sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari UUD 1945 tentu sifatnya lebih profan dibandingkan UUD 1945 itu sendiri. Oleh sebab itu revisi terhadap Undang-Undang bukanlah sesuatu yang haram dalam ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Revisi atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang dapat saja dilakukan mengingat dampak dari pelaksanaan UU tersebut yang mungkin membahayakan bangsa, negara dan masyarakat atau perkembangan situasi dan kondisi yang menyebabkan UU tersebut sudah tidak up to date lagi.

Sejalan dengan hal tersebut menyikapi tuntutan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam implementasinya maka revisi UU 22/1999 dapat saja dilakukan. UU 22/1999 bukanlah sesuatu yang sakral yang tidak dapat dilakukan perubahan, karena hanya kitab sucilah yang bersifat sakral dan tidak bisa dirubah.

Namun sebelum melakukan perubahan atau revisi terhadap UU 22/1999 tersebut perlu disadari bahwa pelaksanaan UU 22/1999 masih dalam masa transisi. Implementasi UU 22/1999 dalam penyelenggaraan pemerin-tahan daerah masih berada pada tahapan penyesuaian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibawah UU 5/1974 ke UU 22/1999. Masih banyak hal baik dalam kelembagaan, struktur organisasi, aparatur, mekanisme dan hubungan kerja eksekutif-legislatif, maupun hubungan Pusat dan Daerah yang harus dibenahi dan disempurnakan sesuai ketentuan yang diatur oleh UU 22/1999 tersebut.

Dimanapun di dunia ini pelaksanaan suatu peraturan perundang-undang pastilah membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Dapat dibayangkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU 22/1999 pada 30 Propinsi, 268 Kabupaten dan 73 Kota yang tersebar di seluruh kepulauan Republik Indonesia . Waktu sebelas bulan dari mulai diimplementasikan sampai sekarang bukanlah waktu yang cukup untuk dapat melakukan penilaian terhadap implementasi UU tersebut. Mungkin waktu dua atau tiga tahun masih merupakan masa transisi bagi penyempurnaan implmentasi UU 22/1999 tersebut.

Revisi terhadap UU 22/1999 saat ini bukanlah jaminan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya. Kita semua berharap jika memang UU 22/1999 harus direvisi maka hendaknya revisi tersebut dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Revisi UU 22/1999 hendaknya dilakukan bukan demi kepentingan suatu kelompok, tetapi haruslah demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara.

Revisi UU 22/1999 haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati. Revisi tersebut haruslah dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat. Aspirasi dan kepentingan masyarakat haruslah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama. Revisi yang dilakukan tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan Daerah akan menimbulkan dampak politis yang sangat besar bagi eksistensi dan integritas bangsa dan negara.

Sebelum melakukan revisi terhadap UU 22/1999 perlu diperhatikan atau dilakukan beberapa hal berikut :

  • Kesempatan untuk menyempurnakan pelaksanaan UU 22/1999 secara menyeluruh. Implementasi UU 22/1999 harus dioptimalkan sehingga seluruh ketentuan yang diaturnya dapat dilaksanakan secara baik dan benar.
  • Peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU 22/1999 yang memadai. Kurang memadainya peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanan UU 22/1999 harus segera diatasi sehingga dapat dijadikan acuan, pedoman dan pegangan bagi seluruh pelaksana kebijakan Otonomi Daerah tersebut.
  • Peningkatan sosialisasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 kepada seluruh lapisan masyarakat dam komponen bangsa. Kurang optimalnya sosialisasi selama ini mengakibatkan timbulnya penafsiran yang beragam. Untuk mengatasi perbedaan penafsiran tersebut perlu ditingkatkan pelaksanaan sosialisasi secara komprehensif dan integral.
  • Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah perlu lebih ditingkatkan. Pemerintah (Pusat) harus senantiasa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.
  • Evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi daerah berdasarkan UU 22/1999. Hasil dari monitoring terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut harus dievaluasi menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan maka Pemerintah harus dapat meluruskan kembali sesuai ketentuan yang ada.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai aspek terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 barulah dapat dilakukan penilain terhadap kelemahan UU 22/1999 yang harus direvisi. Tanpa adanya monitoring dan evaluasi mustahil penilaian yang diberikan terhadap UU 22/1999 akan bersifat komprehensif. Akar permasalahan dan titik lemah implementasi UU 22/1999 tidak akan ditemukan.

Akhirnya disini dapat disimpulkan bahwa revisi terhadap UU 22/1999 bukanlah sesuatu yang “haram”. Revisi dapat dilakukan setelah diadakan penyempurnaan terhadap implementasi UU 22/1999, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999. Revisi terhadap UU 22/1999 jangan sampai menghilangkan jiwa dan semangat desentralisasi. Dan sekarang bukanlah waktu yang tepat terhadap revisi UU 22/1999.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: