“He ga’a no mofanö ninada, no iröi  ita. Mifaigi ha wa’ara mangawuli ami. Lö ma’ohe ba kabu nalö ya’ami sidarua” (‘Bang, Mama telah pergi, telah meninggalkan kita. Kalian usahakan kapan pulang ke Nias. Kami tidak mau memakamkan Mama sebelum kalian berdua tiba’). Demikian bunyi SMS dari adik Munieli Gulö dari Nias tepat pukul 3. 50 WIB.

Mendengar berita itu, saya berdebar, tak kuasa menahan tangis. Sontak saya sadar, Ibu telah bersama Allah. Akhirnya saya berdoa, semoga arwah beliau bersama para malaikat dan orang kudus di surga sana. Saya pun menghubungi adik Netieli Gulö agar pada hari itu juga kami berdua pulang ke Nias. Setelah selesai urusan izin perkuliahan, kami berdua terbang ke Pulau Nias naik pesawat Garuda Citilink dari Bandara Soekarno Hatta – Medan. Besoknya, kami menumpang pesawat Wings Air menuju Nias. Kami tiba di rumah sekitar pukul 11. 00 WIB pada hari Rabu, 20 Juli 2011.

Ucapan belasungkawa datang tak henti dari teman-teman, suster, frater dan konfrater OSC. Konfrater Riston Situmorang, OSC yang sedang studi di Roma menyampaikan ucapan duka cita sedalam-dalamnya. Konfrater Eko Susanto OSC pun menyampaikan ucapan duka. Banyak konfrater dan frater OSC lainnya turut berduka, saya tidak menyebut satu per satu. Kon(frater), saya mengucapkan limpah terima kasih. Konfrater Didi Tarmedi OSC menuliskan peristiwa meninggalnya Ibu di facebook. Kenalan yang tersebar di pelosok Tanah Air menyampaikan ucapan duka cita. Begitu pula kenalan yang berada di luar negeri dengan haru turut berduka-cita atas meninggalnya Ibu.

Sesampainya kami di rumah, mahasiswa-mahasiswi IKIP Gunungsitoli bergantian melayat, menyampaikan kata-kata penghiburan. Sebagian besar mereka adalah teman-teman adik Munieli Gulö yang merupakan mahasiswa Program Sastra Inggris di IKIP tersebut. Ucapan duka datang juga dari siswa-siswa SD, SMP dan SMA Moro’ö. Tak luput warga kampung, fadono, warga adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat datang melayat dan menyampaikan ucapan duka serta penghiburan. Terima kasih, doa dan perhatian Anda semua.

Sokoguru Keluarga  

Lebih banyak bekerja daripada berbicara. Memberi contoh daripada hanya menyuruh. Selalu bangun lebih subuh daripada anak-anaknya. Itulah Ibu tercinta Somasi Gulö alias Ina Sohahau. Beliau  berpribadi ulet, tekun dan disiplin. Walau tak pernah duduk di bangku sekolah, ia memiliki etos kerja sejak masih gadis.

Ibunda tercinta, Somasi Gulö, lahir pada tanggal 9 Mei tahun 1957. Tiga puluh tahun silam, ia dinikahi Tageli Gulö alias Ama Sohahau. Somasi lahir sebagai anak ke-5 dari 7 bersaudara – 2 laki-laki, 5 perempuan, dari pasangan almarhum Afore Gulö/Ama Zilö’ami-Ina Zilö’ami. Ayahnya seorang tokoh adat yang disegani dan berpengaruh di Hilimaöga kala itu. Sepinggal ibunya, ayahnya menikah lagi dan dikaruniai 4 anak: 2 laki-laki dan 2 perempuan.  Dengan kata lain, Somasi memiliki 10 saudara.

Ketika kedua saudaranya, Ama Jaya Gulö dan Ama Pian Gulö,  menuntun ilmu di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Gunungsitoli, Somasilah yang menjadi sokoguru sehingga kedua saudaranya tersebut bisa selesai studi dan menjadi pegawai negeri sipil. Setiap kali kedua saudaranya ini pulang ke rumah di Hilimaöga, Somasi sudah menyiapkan beras untuk mereka bawa ke Gunungsitoli. Somasi berjuang keras mencari uang dan bersawah serta menumbuk padi untuk saudara-saudaranya dan juga untuk ayah-ibunya. Ia masih gadis, tetapi banting tulang berwasah di daerah Hiligafasi. Jarak Hilimaöga-Hiligafasi ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam jalan kaki.  Waktu itu, sarana jalan penuh lumpur, tidak sebagus sekarang.

Dalam keluarga, Ibu berjuang keras agar kami, anak-anaknya, tak ada yang tidak sekolah. Ibu sering menasehati kami bahwa orang berpendidikanlah yang berguna di tengah masyarakat. Menurutnya, hidup seseorang semakin lebih baik dan terjamin jika berpendidikan! Prinsip inilah yang ia pegang sampai hayat hidupnya.

Tubuh Lemah, Semangat Tak Pudar

Ibunda tercinta meninggalkan kami, anaknya, 8 orang (5 laki-laki & 3 perempuan) setelah beliau hidup berjuang dalam mengarungi samudra penyakit selama kurang lebih 15 tahun. Penyakit kronis menggerogoti  tubuhnya hingga kurus kerempeng. Walau tubuh lemah, semangatnya tak pernah pudar. Itu barangkali obat mujarab yang membuatnya bertahan hidup dalam penyakit yang menimpa dirinya.

Sekitar tahun 1996, Ibu diserang penyakit muntah darah. Banyak orang menyangka Ibu diguna-guna atau disantet oleh dukun. Tetapi, kami sekeluarga tidak percaya pada rumor itu. Kami tetap yakin bahwa dalam setiap peristiwa hidup, ada hikmatnya bagi keluarga kami. Peristiwa sepahit apapun kami anggap sebagai ujian hidup.

Sejak tahun 1996, hampir setiap hari ia mengonsumsi obat, baik yang dibeli dari dokter maupun yang diberikan oleh Pastor Kuppens, OSC. Akan tetapi, penyakit itu kadang sembuh, kadang kambuh lagi. Seolah-olah bukan semakin membaik malah semakin memburuk. Penyakit lain turut menggoroti tubuhnya. Bertahun-tahun dia mengidap bisul beranak, sembuh satu tumbuh lagi yang lain. Pernah kami sudah pasrah ketika beliau mengalami bisul di dalam kerongkongannya. Ibu tak bisa makan. Lehernya membesar dan berlubang menganga. Hanyalah setetes air bisa menyentuh bibirnya. Tetapi, mukjizat memang selalu bersamanya. Walau secara medis, Ibu tak mungkin tertolong, ternyata ia bisa sembuh.

Penyakit demi penyakit menghinggapi tubuhnya, pemberian Sang Khalik itu. Ibu pernah diserang penyakit kanker payudara. Keadaan kampung yang terletak di daerah terisolasi, membuat pengobatan Ibu tidak maksimal. Kami hanya mengandalkan obat ramuan rumput-rumputan ala pengobatan tradisional. Jika kita memiliki iman dan harapan serta kasih, kehendak Allah nyata dalam hidup kita. Ibu ternyata sembuh. Tuhan Allah memberinya kesempatan lagi untuk hidup.

Dalam kondisi Ibu yang ringkih penyakit, kami anak-anaknya tetap memiliki harapan akan masa depan. Keadaan ekonomi keluarga yang tergerus oleh biaya pengobatan Ibu tidak membuat kendor semangat kami. Tahun 1999, saya, Postinus Gulö, anak ke-2, berani melangkah dengan segala resiko yang akan berhadapan dengan saya. Pada tahun itu, saya menyeberang dari Pulau Nias ke Pulau Sumatera, tepatnya di Sibolga untuk mengenyam pendidikan di SMA Swasta Santo Fransiskus Aek Tolang. Benar kata orang bijak, niat tidaklah cukup, mesti mewujudkan niat itu. Keputusan saya melangkah ke Sibolga merupakan perwujudan akan niat yang telah lama bergaung dalam diriku.

Selama di Sibolga, sering saya mendengar kabar tentang Ibu yang terus mengalami penyakit. Surat demi surat saya terima dari kampung halaman. Berita penyakit Ibu itulah isi sebagian besar surat itu. Berita itu kadang membuatku kendor semangat belajar. Akan tetapi, saya tidak perlu berlarut-larut dalam kesetresan. Saya sadari itu. Stress tidak ada gunanya. Dikala sekolah libur, saya pasti pulang kampung berkumpul bersama keluarga.

Sekitar tiga tahun silam, kami menyarankan agar Ibu tidak lagi bekerja di ladang dan sawah. Sebab, setiap kali dia bekerja dia pasti muntah darah. Walaupun demikian, Ibu tetap mau bekerja di sekitar rumah. Maklum, bagi orangtua yang cinta anaknya, tidak bekerja seolah dunia tak berarti baginya. Tahun 2010 lalu, Ibu diserang penyakit ganas: tidak bisa buang air besar selama 11 hari, suatu kondisi yang tidak bisa diterima akal budi. Normalnya, selama 11 itu tidak mungkinlah seseorang bertahan hidup. Tangan Tuhan tetap menjamahnya. Ibu berangsur-angsur sembuh. Saya terakhir bertemu Ibu pada akhir Februari hingga akhir Maret 2011, ketika saya melakukan penelitian lapangan dalam rangka penulisan tesis S-2 saya. Waktu itu dia masih bisa jalan-jalan sekitar rumah, dia juga ramah menyambut tamu dengan afo (sirih).

Sekembalinya saya di Bandung, ayah memberitahukan  bahwa Ibu kembali sakit. Dia kesulitan buang air besar. Tubuhnya mati setengah, tak mampu bergerak. Sepertinya, Ibu kena stroke. Sejak bulan Juni 2011, Ibu hanya terbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa lagi bersuara dengan jelas. Dalam kondisi seperti itu, Ibu menyuruh adik-adik saya membuat bolaboko, tikar ( tufo), dan menyampaikan wasiat kepada ayah dan kepada kami anak-anaknya.

Mendapat Pengurapan Orang Sakit

Suatu berkat dari Allah, sehari sebelum Ibu menghembuskan nafas terakhir, Pastor Mathias Kuppens OSC memberinya sakramen pengurapan orang sakit. Suatu sakramen yang meneguhkan iman pasien untuk menerima keadaannya dan rahmat Allah. Ibu dipersiapkan untuk bertemu Sang Sumber Hidup: Allah Tritunggal. Paman Ama Pian juga datang mengunjungi Ibu. Kami yakin dan mengimani bahwa Ibu dipanggil oleh Allah dalam kedamaian dan kebahagiaan.

Selamat jalan Ibu, engkau berbahagia di alam surga sana….Cinta dan pengorbananmu tak terkira atas kami, anak-anakmu. Maafkan kami Ibu.….Keutamaan hidupmu kami pegang sebagai suluh bagi jalan kami. Ibu….doakan kami anak-anakmu.  Selamat jalan Ibu, engkau menikmati kebahagiaan surgawi. Tubuh ringkih penyakit telah sirna. Engkau menikamati kesembuhan abadi bersama Sang Khalik. (By Postinus Gulö).

Kami yang berduka:

Tageli Gulö alias Ama Sohahau

(Suami)

Anak: 8 orang:

1. Sohahau Gulö alias Ama Melvin (Wiraswasta/Agen Karet)
2. Postinus Gulö (kuliah S-1 [Filsafat] dan S-2 [Teologi] di Universitas Katolik Parahyangan Bandung)
3. Munieli Gulö (Mahasiswa S-1 IKIP Gunungsitoli, Program Sastra Inggris)
4. Ribeni Gulö (Petani)
5. Netieli Gulö (Mahasiswa S-1 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP), Program Administrasi Publik).
6. Roswita Gulö (Kelas 3 SMA)
7. Antonius Gulö (Kelas 1 SMA)
8. Rinamawati Gulö (Kelas 1 SMA).

Menantu Perempuan:

Merry Hulu (Ina Melvin Gulö)

Cucu:

1. Melvin Selvyani Gulö (Kelas V SD)
2. Romli Gulö
3. Maeswinda Gulö

]]> http://mandrehe.wordpress.com/2011/07/22/selamat-jalan-ibu-doakan-kami-anak-anakmu%e2%80%a6%e2%80%a6/feed/ 0 Tinus http://mandrehe.wordpress.com/2009/10/26/pengumuman-penerima-cpns-di-nias/ http://mandrehe.wordpress.com/2009/10/26/pengumuman-penerima-cpns-di-nias/#comments Mon, 26 Oct 2009 05:06:21 +0000 Postinus Gulö http://mandrehe.wordpress.com/?p=233 ]]>

Gagasan-gagasan mereka kemudian diteruskan oleh, antara lain, Simone de Beauvoir, Helene Cixous, Julia Kristeva, Mohanty dan Bell Hooks. Tokoh-tokoh feminisme ini hendak memperjuangkan agar perempuan tidak mendapat diskriminasi. Mereka menolak penindasan terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin (gender). Mereka tidak setuju pada ide-ide yang menomor-duakan perempuan. Mereka muak pada dominasi laki-laki atas perempuan. Mereka jengkel pada perempuan yang hanya diam menerima kesemena-menaan lelaki. (1)

Melalui tulisan ini saya berusaha membongkar sekaligus menggugat perkawinan di Nias yang secara sistematis melahirkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin (gender). Analisis-analisis saya selalu merefer pada realitas dan konteks daerah Moro’o (Mandrehe). Oleh karena itu, tulisan ini bukan sebatas spekulasi.

Perkawinan yang Melahirkan Problem Gender

Sejatinya, perkawinan di Nias telah banyak melanggar dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana diserukan dalam dokumen sinode para uskup sedunia, Iustitia in Mundo (IM). IM menolak tindakan yang menjadikan manusia sebagai objek (IM. artikel. 52). Akan tetapi, dalam sistem perkawinan Nias justru perempuan dijadikan sebagai objek yang tertindas. Oleh karena itu, perempuan Nias mesti dibebaskan dari ketertindasan di dunia (lihat IM artikel. 35). Salah satu kontribusi saya untuk ambil bagian membebaskan perempuan Nias dari penindasan adalah melalui tulisan. Tulisan ini semacam usaha untuk melihat secara baru perkawinan Nias yang telah melahirkan permasalahan gender sehingga mengekang kebebasan perempuan Nias.

Perempuan Nias mengalami ketidakbebasan, baik saat masih gadis maupun setelah menjadi istri. Pada saat gadis Nias dinikahi, pada saat itulah ia berada dalam kuasa lelaki (suaminya). Ia tidak lagi diagungkan. Perempuan subordinasi lelaki. Ia adalah pelengkap dari suami. Ia “harus” tunduk pada suaminya. Ia objek laki-laki. Persis seperti inilah yang ditolak oleh tokoh feminis kondang, Simone de Beauvoir (2) dan Iustitia in Mundo (Keadilan di Dunia). Oleh karena itulah saya berani menyatakan bahwa ada keanehan dalam memahami perkawinan di Nias. Keanehan terlihat teutama dalam menempatkan kedudukan perempuan di Nias pra dan pascanikah.

Saat masih gadis seolah-olah dianggap sebagai simbol kesucian yang harus dijaga. Maka, menjadi aib keluarga jika gadis Nias diperlakukan semena-mena oleh lelaki atau orang lain. Konsep ini lantas mempengaruhi mentalitas para orangtua untuk tidak membebaskan anak gadisnya keluar rumah sembarangan. Tujuannya agar jangan sampai anak gadis la’osiwawöi (diperlukan semena-mena). Sebenarnya, cara ini juga menjadikan gadis Nias sebatas objek. Objek larangan adat yang harus mereka turuti. Maka, sejatinya, gadis Nias tidak menikmati kebebasan. Realitas ini merupakan penindasan yang dibingkai dalam sistem sebagaimana ditolak oleh Iustitia in Mundo artikel 5.

Dulu, tindakan yang dianggap semena-mena terhadap perempuan pun sebenarnya biasa-biasa saja. Misalnya, memegang tangan perempuan, pipi, ngobrol berduaan. Jika ada lelaki yang memaki perempuan, memegang tangan dan pipi perempuan, tertangkap basah berduaan, maka lelaki tersebut mesti didenda (lakhau, lasaka mbewe). Oleh karena itu, orangtua selalu menasehati anak perempuannya agar selalu menjaga kehormatan diriya. Konsekuensinya, jika ada gadis yang melanggar “norma-norma” tersebut dan hamil di luar nikah maka “nilai” böwö-nya menjadi rendah. Pada zaman dulu, gadis yang melanggar norma dan hamil di luar nikah mesti dibunuh atau dikucilkan atau “dijual”.

Sekarang praktek ini tidak lagi dilakukan. Setelah gadis Nias menjadi istri, kedudukannya menjadi terbalik. Yang tadinya (saat masih gadis) tidak boleh diperlakukan semena-mena justru suaminya cenderung memperlakukan semena-mena istrinya. Misalnya, ada banyak suami sesuka hatinya “mempercayakan” tanggung jawabnya kepada istrinya. Maka benar pernyataan Simone: “perkawinan dapat merusak hubungan suatu pasangan.” Kalau dilihat secara cermat, masalah gender sebenarnya telah menyusup dalam terminologi mas kawin di Nias. Dulu, mas kawin itu disebut böwö (dalam bentuk babi, emas dan perak).

Tetapi kemudian berubah menjadi goigoila (yang digariskan/yang ditentukan). Dalam bentuk babi, emas dan uang. Lantas terjadi lagi pergeseran lagi lebih ekonomis: böli gana’a (pengganti emas), fo, ömö (utang). Dari terminolgi ini, perempuan Nias “dianggap” sebagai barang komoditas yang layak diperjual-belikan. Hal itu semakin kentara misalnya: umönögu da’a böli gana’agu: menantuku ini adalah hasil dari emasku atau menantuku ini adalah hasil pembelianku Untuk mengeksplorasi lebih dalam masalah gender di Nias itu saya akan melihatnya dari segi epistemologi, ontologi dan antropologi dengan mengikuti jalan pikiran Dermot A. Lane.(3)

1. Secara epistemologi

Dari segi epistemologi lama, adat perkawinan di Nias adalah warisan leluhur yang berharga yang perlu diterapkan sesuai fondrakö (hukum adat).

Sudut pandang ini memang tidak salah jika pihak perempuan dan laki-laki konsisten menerapkan böwö dalam sistem adat perkawinan Nias. Celakanya, masih banyak masyarakat Nias yang tidak peduli pada realitas penerapan böwö dan juga problem yang lahir karenanya. Mereka hanya melihat aturan-aturan fondrakö tanpa melihat masalah yang timbul pascaperkawinan. Dulu, böwö itu dalam bentuk babi bukan uang. Cara membayar böwö pun tidak hanya menjadi tanggung jawab laki-laki yang akan menikah.

Böwö menjadi tanggung jawab bersama. Yang terlibat adalah: pertama, Orangtua laki-laki yang akan menikah. Kedua, Fadono (pihak yang menikahi saudari perempuan dari laki-laki yang akan menikah). Ketiga, Talifusö (saudara laki-laki dari laki-laki yang akan menikah). Keempat, Ma’uwu (anak dari saudari ayah laki-laki yang akan menikah). Kelima, Sisambua hada (orang-orang yang sama susunan adat dari ayah laki-laki yang akan menikah). Jika semua pihak ini benar-benar menyadari tanggung jawabnya, maka tanggungan laki-laki yang akan menikah akan lebih ringan. Untuk menyanggupi 25 ekor babi tidak menjadi tanggungan yang berat. Harga satu ekor babi Rp. 2 juta hingga 3 juta rupiah.

Sekarang dalam prakteknya, justru orang-orang yang mestinya ambil bagian dalam pesta perkawinan di Nias tidak melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, böwö dalam perkawinan di Nias mestinya dilihat dari sudut pandang epistemologi baru. Dalam arti, masyarakat Nias mestinya menerapkan böwö dengan melihat segala permasalahan yang timbul. Masyarakat Nias “tidak boleh” selalu merujuk pada fondrakö. Penerapan böwö hendaknya lebih kulturis dan bukan ekonomis. Kalau dulu, waktu masyarakat Nias konsisten menerapkan böwö tidak menjadi beban, sekarang pun böwö juga seharusnya jangan membebani. Sehingga adat perkawinan Nias tidak menjadi problem sosial baru bagi masyarakat Nias. Karena akibat fatal dari böwö yang membebani adalah diskriminasi terhadap perempuan. Diskrimaninasi itu tampak misalnya dengan “pengeksploitasian” perempuan oleh pihak laki-laki yang masih berutang. Semakin besar utang untuk membayar böwö semakin tereksploitasi juga perempuan Nias.

2. Secara ontologi

Tekanan terhadap perempuan lebih utama adalah faktor ontologis lama. Menurut Simone de Beauvoir, laki-laki dapat menguasai perempuan dengan menciptakan mitos bahwa perempuan yang dipuja laki-laki adalah perempuan yang mau mengorbankan dirinya untuk laki-laki. Masyarakat Nias telah melakukan apa yang telah diperingat Simone ini. Di Nias, istri mesti bersedia mengorbankan dirinya untuk suaminya. Tugas dan pekerjaan istri lebih banyak. Istri tidak hanya tulang punggung pencari nafkah melainkan juga mesti taat kepada suaminya. Oleh karena itu, banyak istri di Nias yang sering dipukul oleh suaminya jika sang istri “dianggap” kurang bertanggung jawab atau jika melanggar aturan-aturan yang digariskan lelaki.

Dalam adat perkawinan Nias, pihak perempuan yang akan dinikahi (orangtua, saudara, paman, nenek-kakek, warga kampung, warga adat, saudara ayah perempuan) akan lafosumange (dihormati) dengan sejumlah sinema (penerimaan dalam bentuk uang, emas dan babi). Dulu pihak perempuan memandang “sumange-nya sebagai bentuk kehormatan. Sekarang, pihak perempuan (terutama paman dan saudara) memaksa pihak laki-laki yang akan menikah untuk membayar sejumlah böwö, tapi bukan semata-mata sebagai sumange (penghormatan) melainkan sebagai modal. Praktek ini telah mereduksi makna perwainan di Nias.

Perkawinan seolah-olah menjadi saat mencari keuntungan finansial. Artinya, perkawinan semakin menenggelamkan masyarakat Nias dalam mentalitas yang lebih mengagungkan harta benda daripada perempuan Nias (bdk. Iustitia in Mundo, art. 50). Hal ini sering terjadi. Misalnya, jika paman memperoleh 2 juta. Maka uang itu digunakan untuk menyambung hidupnya. Begitu teganya pihak paman. Ia memiliki modal sedang keponakannya mati kelaparan. Dulu juga sering terjadi bahwa pihak laki-laki yang akan menikah “memaksa” fadono-nya untuk menanggung böwö -nya sesuai tanggung jawab yang telah dijelaskan saat fanika era-era (saat dimana warga adat dan warga kampung, beserta ketua adat menasehati dan memberitahu kepada laki-laki utang-utang yang akan ia bayar. Utang-utang itu berlaku hingga 3 keturunan).

Dalam praktek ini, jika dilihat secara ontologi lama, penerapan böwö itu selalu memakan korban. Pihak laki-laki memaksa fadono-nya demi lancarnya pesta perkawinan tanpa memperhatikan kemampuan fadono-nya dalam membayar böwö. Perkawinan di Nias mesti dilihat dalam terang onotologi baru. Dalam arti, tidak perlu selalu mengikuti mitos leluhur yang selalu ujung-ujungnya mengekang kebebasan perempuan Nias. Penerapan böwö dalam perkawinan Nias mesti mempertimbangkan segala permasalahan yang ada dan yang terus timbul.

3. Secara antropologi

Dalam konteks antropologi, perkawinan di Nias tentu demi memanusiakan masyarakat Nias. Maka orang yang telah menikah disebut notobali niha (telah menjadi manusia), ya’ia nomo mbumbu nomo (ia membuat rumahnya sendiri, mandiri). Saya yakin leluhur Nias membuat hukum adat untuk masyarakat Nias dan bukan masyarakat Nias untuk hukum adat. Sisi humanitas (antropologis) dalam adat perkawinan Nias misalnya, semakin mempererat tali persaudaraan antara pihak perempuan, warga adat dan warga kampung serta paman dan handai taulan. Akan tetapi, karena cara berpikir yang statis, memandang perkawinan Nias hanya sebatas untuk mencari keuntungan finansial (sudut pandang antropologi lama) maka keluhuran nilai-nilai budaya itu sendiri menjadi hambar.

Perkawinan di Nias telah melahirkan ketidakadilan. Perempuan menjadi pihak yang tertindas, karena menanggung utang. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk hadir membantu mereka (perempuan Nias) mengalami kebebasan dari ketertindasan (bdk. Iustitia in Mundo, art. 5). Sekarang, secara antropologis, penerapan böwö yang tidak sesuai dengan konteks zaman dan kemampuan pihak yang akan Nikah, justru böwö itu semakin tidak memanusiawikan masyarakat Nias. Maka, penerapan bowo melupakan tanggung jawab yang paling besar yakni bagaimana agar kedua mempelai sungguh-sungguh bertumbuh, berkembang dan menjadi keluarga bahagia sejahtera yang mampu menghidupi anak-anaknya (sudut pandang antropologi baru).

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan istri yang hanya berkutat membayar pinjamannya (untuk membayar böwö). Bagaimana mungkin mereka dapat menikmati suasana keluarga bahagia? Bagaimana mungkin mereka mampu menyejaterakan anak-anaknya. Ini adalah problem antropologis atau humanitas. Mengembalikan Makna Sejati Böwö Jika ditelusuri etimologi böwö, maka makna böwö sangatlah luhur. Sebab böwö bisa diartikan sebagai fame’esa (pemberian cuma-cuma). Sama halnya kalau kita memiliki hajatan, entah karena ada tamu atau ada pesta keluarga, dsb., lalu kita beri fegero (makanan, baik nasi maupun lauk-pauk yang kita makan saat hajatan itu kita beri juga kepada tetangga kita secara cuma-cuma) kepada tetangga kita. Ini adalah aktualisasi kepekaan untuk selalu memperhitungkan orang lain di sekitar kita. Untuk mempererat persaudaraan. Oleh karenanya tak heran jika masyarakat Nias menyebut orang yang sering memberi fegero sebagai niha soböwö sibai.

Jadi, arti sejati böwö mengandung dimensi aktualisasi kasih sayang orangtua kepada anaknya: bukti perhatian orangtua kepada anaknya! Dengan menikahkan anaknya, orangtua telah menyatakan kasihnya kepada anaknya. Maka, praktek böwö seharusnya mewujudkan makna sejati böwö ini.

Catatan kaki

1. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/feminisme, diakses 15 September 2009.

2. Lihat www.esterlianawati.wordpress.com, diakses 4 September 2009.

3. Lihat Dermot A. Lane, Foundations for a Social Theology: Praxis, Process and Salvation, New York: Paulist Press, 1984.

Gunungsitoli (SIB)

Setelah kasus pengrusakan Kran pembagian air bersih di Desa Orahili Badalu kec Mandrehe Barat P21 di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada awal April 2009, Kamis (7/5) tersangka diserahkan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Tersangka berinisial IG alias ARG dan SG alias AFG, sampai ke kantor Jaksa pukul 10.00 WIB dan sampai pukul 16.00 WIB masih berada di ruang penerimaan tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Dade Ruskandar SH MH didampingi Jaksa Penuntut Umum (JPU) R Nazara SH mendengar para pemohon agar kedua tersangka tidak dilakukan penahanan dengan alasan supaya diselesaikan secara kekeluargaan dan menurut mereka pihak pelapor juga terlibat kasus melubangi pipa air tersebut pada tahun 2008. Namun Kajari mengatakan, silakan melapor ke Polres Nias untuk proses hukum dan soal permintaan untuk tidak dilakukan penahanan itu tergantung pada mekanisme.

Kepada pihak pelapor yang meminta agar diadakan pertimbangan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka itu juga harus melihat pasal yang disangkakan oleh polisi kepada tersangka. Menurut Kajari Gunungsitoli kalau pasal 170 itu bisa dilakukan penahanan. “Tetapi kalau hanya pasal 406 tidak bisa dilakukan penahanan,” kata kajari kepada pihak pelapor di ruang kerjanya.

Hingga Kamis sore, kedua tersangka belum ada kejelasan apakah ada perintah Kepala Kejaksaan untuk penahanan kedua tersangka karena pasal yang disangkakan yaitu KUHP pasal 170,406,362, sehingga dari ketiga pasal tersebut memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan.

Berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Nias, DPRD, LSM, pengurus DPC Kowri Kabupaten Nias, pengacara meminta kepada Kajari Gunungsitoli agar melakukan penahanan terhadap kedua pelaku karena perbuatan mereka meresahkan masyarakat banyak. Karena sejak dilakukan pengrusakan pembagian air bersih yang dibangun oleh BRR NAD-Nias menyulitkan masyarakat mendapat air bersih.

Sementara pengacara asal Nias yang berada di Jakarta Nimerodi Gulo SH kepada SIB mengatakan, lembaga kejaksaan harus proaktif kepada masyarakat yang melapor karena perbuatan kedua pelaku merupakan pengrusakan fasilitas umum untuk masyarakat banyak dan lagi pasal yang disangkakan kepada pelaku telah memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan karena pasal 170, 406, 362 dan tidak ada alasan jaksa penuntut umum tidak melakukan penahanan dan bila hal ini terjadi maka wajar masyarakat ramai – ramai mendatangi kantor kejaksaan untuk melakukan pendesakan agar dilakukan penahanan.

Sementara pelapor Faogo’osi Gulo alias Ama Weti Gulo juga memohon kepada Kajari agar melakukan penahanan kepada kedua tersangka karena kedua tersangka selalu menakut – nakuti dengan alasan bisa diatur dengan uang sehingga pelapor berharap kepada Kajari untuk melakukan pembelajaran hukum dan memasukkannya kedalam tahanan untuk tidak sesuka – sukanya melakukan tindak pidana di Kecamatan Mandrehe Barat.

Dengan dilimpahkan oleh Polsek Mandrehe kasus pengrusakan pembagian air bersih Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dari hasil pemantauan SIB muncul berbagai pihak meminta kepada JPU dan Kajari agar tidak melakukan penahanan kepada kedua tersangka. Kasus ini cukup menarik perhatikan masyarakat Nias karena pelakunya cukup berpengaruh dan ditakuti oleh masyarakat. Informasi terakhir yang diperoleh SIB Kamis malam (7/5), kedua tersangka telah ditahan Kejari Gunungsitoli. (T15/m)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) Tapanuli Tengah (Tapteng) tahun 2007. Rp. 175 juta realisasi Belanja Pembinaan Koordinasi Pemerintahan dan Pembentukan Propinsi Tapanuli tidak dilengkapi dengan laporan hasil kegiatan.

Hasil pemeriksaan semester II tahun 2008 itu disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution, dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan selasa (21 April).

Pemeriksaan BPK atas LKPD kabupaten Tapteng antara lain menemukan,

Ke-1, realisasi belanja daerah sebesar RP. 303.112.500,00 tidak sesuai pengangggarannya. Ke-2, terdapat pemecahan kontrak pengadaan barang pada sekretarian daerah ebesar Rp. 194.838.900,00. Ke-3, penganggaran belanja atas beberapa mata anggaran dalam APBD tahun anggaran 2007 sebesar RP. 3.188.534.550,00 tidak sesuai ketentuan. Ke-4, pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 31.195.000,00 tidak diyakini kebenarannya.

Ke-5, terdapat realisasi belanja tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 110.437.072,00 digunakan untuk membiayai kegiatan tahun Anggaran 2006. ke-6, realisasi belanja Pembinaan Koordinasi Pemerintahan dan Pembentukan Propinsi Tapanuli tidak dilengkapi dengan laporan hasil kegiatan sebesar Rp. 175.000.000,00. ke-7, pengadaan sistem informasi manejemen perdagangan (SIMDAG) dan pembuatan buku peta potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Tengah pada Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan Investasi sebesar Rp. 474.000.000,00 belum dapat dimanfatkan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 11.845.000,00.

Ke-8, penyetoran pajak penerangan jalan oleh PT. PLN Cab. Sibolga terlambat. Ke-9, Pengelolan Dana Bergulir sebesar Rp. 2.882.412.300,00 tidak tertib dan tidak sesuai ketentuan serta tunggakan Dana Bergulir sebesar Rp. 2.770.846.275,00 berpotensi sulit tertagih. Ke-10, peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pendapatan sebesar Rp. 192.145.000,00 belum dimanfaatkan. Ke-11, terdapat pemutusan sembilan kontrak senilai Rp. 9.245.419.531,91 pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan Wilayah serta Dinas Jalan, Jembatan dan Pengairan tetapi jaminan pelaksanannya tidak dicairkan. Ke-12, pengadaan peralatan untuk Puskesmas Pembantu pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan senilai Rp. 69.150.000,00 belum efektif. Ke-13, volume pekerjaan dua buah kontrak kurang dilaksanakan sebesar Rp. 65.958.285,41. ke-14, sebanyak 97 rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan saldo Rp. 138.697.039,56 sudah tidak digunakan pada tahun anggaran 2007 dan tidak dilakukan penutupan.

Ke-15, terdapat pengelolaan rekening penampung sementara kas daerah pada satuan kerja perangkap daerah kabupatan Tapanuli Tengah dengan saldo per 31 desember 2007 sebesar Rp. 4.425.610.477,00 yang tidak sesuai ketentuan. Ke-16, pengeluaran atas beban tahun anggaran 2007 dilakukan pada anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 70.290.945.049,63. ke-17, penerimaan pajak sebesar Rp. 70.408.710, 00 terlambat disetor ke kas negara.

Ke-18, terdapat pengeluaran daerah tahun anggaran 2007 tanpa menggunakan SP2D (Panjar) yang diberikan kepada SKPD sebesar Rp. 18.630.575.532,00 dan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 4.423.715.010,04.

Ke-19, terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 74.054.951,26 dan nilai SP2D sebesar Rp. 262.619.500,00 yang diterbitkan tidak sesuai dengan SPM yang diajukan sebesar Rp. 20.201.500,00.

Diminta kepada semua pihak yang berwenang  supaya langsung ikut serta mengadukan kasus ini sesuai dengan temuan BPK RI. Data ini adalah nyata dan bukan hasil rekayasa. Pemerintah Tapanuli Tengah-Sumatra Utara begitu bobrok.  Kalau kasus seperti ini dibiarkan terus, maka masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, pasti akan mengalami penderitaan dan pembodohan.

Kami harapkan perhatian yang serius untuk mengusut tuntas kasus ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di NKRI, sekian dan terima kasih.

1. Pemilu Legislatif Tahun 2004
Pada Pemilu Legilatif 2004 yang lalu KPUD Tapanuli Tengah (Tapteng) sudah mempunyai catatan buruk, yang diketuai oleh Drs HT. Lumbantobing, yang anggotanya Kabul Lumbantobing (Ketua KPUD sekarang). Sesuai dengan keterangan anggota KPU Sumatra Utara, Turunan Gulö (Anggota KPU Sumut sampai sekarang) bahwa KPUD Tapteng, sudah mempunyai catatan buruk Pemilu Legislatif 2004 yang lalu makanya kita rekomendasikan ke KPU pusat agar mereka dipecat karena sudah terbukti banyak melakukan kesalahan. Pada saat itu juga Kantor KPUD Tapteng mendapat teror unjuk rasa dari beberapa Partai Politik (Parpol) yang merasa dirugikan hak suaranya, karena terjadi manipulasi suara kepada Parpol lainnya.

2. Pilkada Tahun 2005
Pada Pilkada 2005 yang lalu, Ketua KPU Propinsi Sumatra Utara, Irham Buana Nasution (Ketua KPU Sumut sampai sekarang) menegaskan bahwa seluruh anggota KPUD Kabupaten Tapteng jelas-jelas melanggar aturan yuridis dan kode etik (sudah dua kali KPU Sumut merekomendasikan surat ke KPU pusat agar KPUD Tapteng dibekukan saja) dalam melaksanakan mekanisme pengambilan keputusan hasil penelitian berkas pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng periode 2006-2011. Meski pada saat itu sudah ada kebijakan Mendagri yang intinya meminta Pilkada ditunda, dengan Surat Mendagri No: 120. 22/2938/SJ Tgl. 18 November 2005 yang diperkuat oleh teleks Mendagri No. 120.22/3113/SJ Tgl 7 Desember 2005, tetapi KPUD Tapteng tetap menggelar Pilkada, sehingga pada saat itu hasil Pilkada tidak terjamin jurdil karena semua petugas KPUD, Panwaslu, PPK, KPPS dan TPS sudah disetir untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Drs Tuani Lumbantobing – Ir. M.A. Efendy Pohan (sehingga menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang terlama dilantik di Indonesia).

3. Pemilu Legislatif Tahun 2009
Pada Pemilu Legislatif 2009 kecurangan di Kabupaten Tapteng sudah jelas-jelas kelihatan, salah satu contohnya yang sangat konkrit adalah dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Tapteng Dewi Eilfriana yang terdapat sebagai pemilih di dua wilayah Kota Sibolga dengan NIK 1273016104690001 atas nama Dewi Eilfriyanti (selama ini berdomisili di Kotamadya Sibolga), tempat tgl lahir Sibolga 21 April 1969 (alamat Dr. FL. Tobing, Lingk. III, TPS 5) sedangkan di Tapanuli Tengah NIK 1201046104690001 atas nama Dewi Eilfriana, tempat tgl lahir Padang 21 April 1969 (alamat Kec. Pinangsori, Kel. Pinang Baru Lingk. I Perancis, TPS I). Bukti seperti ini merupakan tindakan pelanggaran sistematis dan penipuan yang dilakukan anggota KPUD Tapteng. Sementara amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2007 (Tentang Pemilu) Pasal 11 huruf G berdomisili di wilayah Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah Propinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Propinsi atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan KTP, tetapi keanehan terjadi pada anggota KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Dewi Eilfriana.

Tahapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 tahun 2008 tidak dijalankan KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan tahapan Pasal 45 poin 1 huruf C dan poin 3 tidak dijalankan sebagaimana petunjuk Peraturan KPU No. 18 tahun 2008. Mencermati fakta-fakta di atas, Ketua KPUD Kabupaten Tapteng Kabul Lumbantobing sepertinya terbiasa melakukan kinerja buruk yang sistematis. Oleh karena itu, kalau KPUD Tapteng tidak dibekukan oleh KPU pusat maka kecurangan akan terjadi terus- menerus di wilayah Tapteng sehingga demokrasi semakin tercoreng.

Kecurangan-kecurangan Pemilu Legislatif 2009 yang lain antara lain. Ke-1, mengintimidasi PNS dan jajaran Pemkab Tapteng agar memenangkan Partai Demokrat (rekaman sudah diberikan kepada Ketua Panwaslu Sumatra Utara). Ke-2, dalam tahapan kampanye Partai Demokrat mengecat fasilitas pemerintah seperti sekolah, Kantor Camat, jembatan menjadi putih biru sesuai dengan warna Partai Demokrat. Ke-3, mengintimidasi siswa-siswi yang duduk di bangku kelas tiga agar orangtuanya memilih Partai Demokrat (rekaman video pengakuan siswa-siswi sudah diberikan kepada Sekjend Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait).

Ke-4, Petugas KPPS didominasi para PNS agar dapat menyetir pemilih di bilik suara untuk memilih Partai Demokrat. Ke-5, melakukan pencontrengan di luar bilik suara. Dengan bukti kecurangan ini, Panwaslu Sumatra Utara menjabarkan 30 kasus tindak pidana Pemilu dan 9 kasus pelanggaran administrasi yang terjadi di Tapanuli Tengah.

Masyarakat, KPU, aparat kepolisian dan pihak yang berkepentingan harus tahu bahwa Pileg di Tapanuli Tengah (Tapteng), khususnya, sangat kacau dan curang. Bayangkan banyak Oknum Pemkab Tapteng, PNS dan Aparat Desa yang dijadikan KPPS, Tim Sukses Partai Demokrat. Pesan terakhirku: KPUD Tapteng harus menindak tegas Oknum Pemkab, PNS dan Aparat Desa Tapanuli Tengah yang melanggar aturan pemilu 2009.

Sebelum Pemilu terlaksana wacana opini mencuat. MUI pernah mengusulkan bahwa mengambil sikap Golput haram hukumnya. Pemerintah dan KPU juga mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.  Setelah Pemilu, apa yang terjadi? MUI bungkam saja, tidak bersuara lagi. Pemerintah dan KPU tidak mau tahu dan tidak bertanggungjawab. Pemerintah dan KPU justru yang memaksa rakyat Indonesia Golput.

Partai Demokrat seharusnya malu. Karut-marutnya Pemilu justru terjadi pada pemerintahan yang Presidennya dari Partai Demokrat. Sekali lagi, Partai Demokrat bukan pemenang Pemilu! Pememang Pemilu 2009 adalah Golput!